fund monetary

Pengertian instrumen kebijakan moneter adalah instrumen/alat pengendali moneter baik langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi sasaran operasional guna mencapai sasaran akhir yang diiginkan.
Ada empat instrumen utama kebijakan moneter yang digunakan pemerintah yaitu : operasi pasar terbuka (open market operation), fasilitas diskonto (discount rate), giro wajib minimum (reserve requirement ratio), pengaturan kredit dan pembiayaan Di luar empat instrument tersebut (yang merupakan kebijakan moneter bersifat kuantitatif), pemerintah dapat melakukan imbauan moral (moral persuasion).
A. Cadangan wajib minimum
1. Cadangan wajib minimum adalah ketentuan bank sentral yang mewajibkam bank-bank memelihara sejumlah alat likuid sebesar presentase tertentu dari kewajiban lancarnya.
2. Secondary reserves adalah alat likuid tambahan diatas cadangan primer yang diwajibkan bank sentral.
Giro wajib minimum
Penetapan cadangan wajib minimum (giro wajib minimum) juga dapat mengubah jumlah uang beredar. Jika Bank Sentral menurunkan giro wajib minimum maka daya ekspansi kredit bank umum akan meningkat, sehingga jumlah uang beredar bertambah. Sebaliknya jika giro wajib minimum dinaikkan maka daya ekspansi kredit Bank Umum menurun dan jumlah uang beredar juga berkurang.

B. Fasilitas diskonto
Adalah fasilitas kredit atau simpanan yang diberikan bank sentral kepada bank-bank dengan jaminan surat-surat berharga bank sentral dan tingkat diskonto yang ditetapkan sesuai arah kebijakan moneter.
Untuk membantu Bank Umum yang mengalami kesulitan dana dalam rangka ekspansi kredit, Bank Sentral dapat memberi pinjaman. Pinjaman oleh Bank Sentral kepada Bank Umum tersebut disebut juga fasilitas diskonto atau tingkat diskonto. Yang dimaksud dengan tingkat diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas Bank-Bank Umum yang meminjam ke Bank Sentral. Dalam kondisi tertentu, bank-bank mengalami kekurangan uang, sehingga mereka harus meminjam kepada Bank Sentral. Kebutuhan ini dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar.
Bila pemerintah ingin menambah jumlah uang beredar, maka pemerintah menurunkan tingkat bunga pinjaman (tingkat diskonto). Dengan tingkat bunga pinjaman yang lebih murah, maka keinginan Bank-Bank Umum untuk meminjam uang dari Bank Sentral menjadi lebih besar, sehingga jumlah uang beredar bertambah. Sebaliknya bila ingin menahan laju pertambahan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan bunga pinjaman. Hal ini, akan mengurangi keinginan bank-bank meminjam uang dari Bank Sentral sehingga pertambahan jumlah uang beredar dapat ditekan.

C. Fasilitas rediskonto
Adalah fasilitas pinjaman jangka pendek yang diberikan bank seentral kepada bank-bank dengan jaminan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), menetapkan rediskontonya dan menetapkan SPBU yang digunakan.

D. Operasi pasar terbuka
Merupakan kebijakan bank sentral dalam bentuk jual beli surat berharga baik dipasar primer maupun di pasar sekunder melalui mekanisme lelang atau non lelang.
Jika pemerintah ingin mengendalikan jumlah uang beredar dengan menggunakan instrumen operasi pasar terbuka (OPT), maka pemerintah menjual dan membeli surat-surat berharga milik pemerintah. Di Indonesia, salah satu alat yang sering digunakan Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang beredar adalah Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang dikeluarkan BI kepada setiap pemilik SBI Bank Indonesia memberikan balas jasa berupa pendapatan bunga.
Jika Bank Indonesia ingin mengurangi jumlah uang beredar (kebijakan uang ketat atau tight money policy), maka pemerintah menarik jumlah uang beredar dari masyarakat dengan jalan membuat masyarakat semakin banyak membeli SBI. Agar masyarakat semakin tertarik untuk membeli SBI, maka Bank Indonesia menaikkan tingkat bunga SBI. Jika pemerintah ingin menambah jumlah uang beredar, maka Bank Indonesia melakukan hal yang sebaliknya, yaitu menarik SBI yang berada di tangan masyarakat, dengan cara membelinya. Agar semakin banyak SBI yang dijual, maka Bank Indonesia menurunkan tingkat bunga SBI.



E. Intrumen OPT
1. Lelang surat beharga bank sentral di pasar primer.
Karena bank sentral sebagai penerbit, menjual langsung ke pasar. Instrument ini digunakan pada saat pasar sekunder belum cukup maju.
2. Lelang surat berharga pemerintah dipasar primer.
Karena pemerintah sebagai penerbit menjual langsung ke pasar instrument ini banyak digunakan di beberapa Negara terutama pada saat pasar sekunder belum berkembang untuk OPT secara efektif.
3. Operasi pasar sekunder
Merupakan pasar uang yang lebih baik untuk OPT. di pasar sekunder dapat dilakukan jual beli surat beharga secara outright (spot) atau repo, terutama pasar sekunder yang sudah berkembang.
4. Simpanan bank sentral
Fasiltas simpanan bank sentral bersifat pasif dan aktif. Pasif berarti inisiatif berada pada peserta pasar dan berapapun simpanan bank sentral harus menerimanya. Aktif berarti inisiatif berada bank sentral sebagai instrument OPT tanpa jual beli surat berharga.
5. Operasi valuta asing
Bank sentral melakukan jual beli valuta asing di pasar valuta asing untuk mempengaruhi uang beredar dan nilai tukar guna menjaga stabilitas nilai tukar.
6. Fasilitas overdraft.
Suku bunga fasilitas ini umumnya di atas suku bunga pasar.
7. Simpanan sector pemerintah
Intrumen ini digunakan bank sentral terutama untuk mengendalikan likuiditas jangka pendek dengan cara realokasi simpanan pemerintah yang berada di bank sentral dan bank-bank umum.


F. Kredit
Yang dimaksud dengan kredit adalah kredit yang disalurkan bank umum dalam bentuk rupiah dan valas pertahun (satuan milyar rupiah). Mekanisme jalur kredit dibedakan menjadi dua jalur. Pertama, jalur neraca perusahaan (balance sheet channel) yang menekankan pengaruh kebijakan moneter pada kondisi perusahaan yang kemudian mempengaruhi akses perusahaan untuk memperoleh kredit. Kedua, jalur pinjaman bank (bank lending channel) yang menekankan pengaruh kebijakan moneter pada kondisi keuangan bank,khususnya sisi aset (Warjiyo dan Solikin,2003).
G. Imbauan Moral (moral persuasion)
Selain empat instrumen di atas (yang merupakan kebijakan yang bersifat kuantitatif), Bank Sentral dapat juga melakukan imbauan moral (moral persuasion). Instrumen ini sangat kualitatif sifatnya dan tidak menuntut Bank Umum untuk menaatinya. Biasanya imbauan moral merupakan pernyataan Bank Sentral (misalnya oleh Gubernur Bank Indonesia) yang bersifat mengarahkan atau memberi informasi yang lebih bersifat makro untuk dijadikan masukan bagi Bank-Bank Umum dalam pengelolaan aset dan kewajibannya.